DAK Rp28,3 Miliar Empat Puskesmas Sula Disorot, Audit BPK Ungkap Kelebihan Bayar Fantastis

Malutpedia.id, Sanana – Penanganan dugaan persoalan proyek pembangunan empat puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, mulai disorot publik. Penyidik Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula didesak untuk serius mendalami proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 tersebut.

Empat puskesmas yang dibangun yakni Puskesmas Sanana, Puskesmas Wai Ipa, Puskesmas Fuata di Kecamatan Sulabesi Selatan, serta Puskesmas Kabau di Kecamatan Sulabesi Barat.

Total anggaran proyek tersebut sebesar Rp28,3 miliar yang bersumber dari DAK 2024. Rinciannya, Puskesmas Sanana sebesar Rp7,6 miliar, Puskesmas Wai Ipa Rp6,9 miliar, Puskesmas Fuata Rp6,9 miliar, dan Puskesmas Kabau Rp5,2 miliar. Selain pembangunan gedung puskesmas, anggaran itu juga mencakup pembangunan satu unit rumah dinas di masing-masing lokasi.

Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara, ditemukan kelebihan pembayaran pada proyek tersebut dengan total mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Rinciannya, proyek Puskesmas Fuata yang dikerjakan CV BBP ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp264 juta lebih. Puskesmas Wai Ipa yang dikerjakan CV RJ terdapat kelebihan pembayaran Rp248 juta lebih. Sementara CV DKC yang mengerjakan Puskesmas Sanana dan Kabau, masing-masing tercatat kelebihan pembayaran Rp231 juta lebih untuk Sanana dan Rp266 juta lebih untuk Kabau.

Praktisi Maluku Utara, Fajri Umasangadji, menilai terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut, terlebih karena pekerjaan tidak tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan.

“Anggaran dari pusat tahun 2024 untuk pembangunan empat puskesmas itu seharusnya sudah selesai tepat waktu. Tapi faktanya belum rampung, bahkan harus dianggarkan kembali dalam APBD Kepulauan Sula tahun 2025,” ujar Fajri, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mendalami penyebab keterlambatan tersebut, apakah karena faktor teknis, kekurangan anggaran, atau adanya unsur kelalaian maupun dugaan kesengajaan.

Ia juga mendorong agar Polres dan Kejari Kepulauan Sula transparan dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut demi memastikan tidak ada kerugian negara yang dibiarkan tanpa proses hukum.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres maupun Kejari Kepulauan Sula terkait langkah penanganan atas temuan kelebihan pembayaran tersebut. (Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *