Malutpedia.id, Ternate – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari Daerah Pemilihan Kepulauan Sula dan Taliabu, Mislan Syarif, meminta kebijakan anggaran 2026 lebih diarahkan untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Mislan saat menanggapi Nota KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Malut, Jumat (11/9/2026).
Mislan menilai tingginya pertumbuhan ekonomi Malut belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti masih tingginya kemiskinan dan inflasi yang menurutnya perlu diintervensi melalui kebijakan APBD.
“Anggaran yang akan dibahas bersama harus benar-benar menyentuh hal-hal yang substantif terhadap rakyat kecil,” kata Mislan.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti ketergantungan Malut terhadap pasokan sejumlah komoditas dari luar daerah. Bahkan, kata dia, kebutuhan ikan dan sayuran masih harus didatangkan dari luar Malut.
“Berarti KUA-PPAS dan anggaran kita belum mengintervensi ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Karena itu, Mislan meminta pemerintah provinsi memperkuat sektor produksi lokal agar potensi ekonomi daerah dapat memberikan pendapatan lebih besar bagi masyarakat sekaligus menekan inflasi.
Ia juga mendorong APBD memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Kepulauan Sula dan Taliabu.
“Kami berharap rupiah yang keluar dari APBD bisa mengintervensi ekonomi rakyat, terutama masyarakat paling bawah di Sula dan Taliabu,” katanya.
Mislan turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Malut yang mulai memperhatikan konektivitas transportasi laut ke Sula dan Taliabu. Menurutnya, konektivitas penting untuk membuka akses ekonomi sekaligus memperlancar distribusi barang dan hasil produksi masyarakat.
Selain anggaran, Mislan menyoroti penertiban rumpon nelayan. Ia meminta pemerintah mengedepankan sosialisasi sebelum melakukan penertiban agar nelayan kecil tidak dirugikan.
“Seharusnya jangan langsung penertiban, tetapi disosialisasikan terlebih dahulu mana alur yang boleh dipasang rumpon dan mana yang tidak,” tegasnya.Red
