Malutpedia.id,Sanana – Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, mengimbau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk bekerja lebih optimal ke depan. Kamis (25/9/25).
Menurut Demokrat Sula, Dinas PPPA seharusnya tidak hanya fokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan pendampingan hukum, psikologis, advokasi, mediasi, serta fasilitasi kegiatan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak.
“Memang benar sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan, namun dinilai belum efektif, sebab kasus kekerasan seksual masih marak terjadi di Kepulauan Sula,” ungkap mereka.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula dari Fraksi Partai Demokrat, Siti Nurbaya Gelamona, SE, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa lagi dianggap persoalan sepele.
“Harus ada tindakan serius untuk pemulihan psikologis dan sosial korban, termasuk penyediaan rumah aman. Selain itu, Dinas PPPA wajib memberikan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak. Anggaran sudah ada, jadi jangan hanya fokus pada hukuman untuk pelaku, tapi juga pada pendampingan korban,” tegasnya.indh
